Begawan Indonesia – Amarah warga Pati Jawa Tengah harus menjadi pelajaran bagi negeri ini menjelang peringatan Proklamasi yang ke-80 Tahun.
Pemerintah seharusnya bergerak membangun bukan karena nafsu, namun dengan dasar karena iman kepada Allah. Ya itu, pemerintah, yang dipimpin oleh seorang kepala negara seharusnya berperan banyak dalam mencari langkah-langkah strategis membangun bangsa ini untuk meujudkan kesejahteraan rakyatnya yang merupakan hamba-hamba Allah yang ada dalam negara (negeri) tercinta ini.
Pasalnya pemerintah itu adalah bentukan dari manifestasi kedaulatan rakyat pemegang kekuasaan yang ada di tangan mereka kemudian segala kebutuhan dan keperluan mereka sebagai rakyat secara sistematis disalurkan melalui lembaga parlemen. Parlemen bersama pemerintahanlah kemudian seharusnya mencarikan jalan keluar bagaimana mensejahterakan rakyat, bukannya dengan cara yang paling mudah yaitu terus menerus menindas, memeras dan memaksa rakyat dengan segala pungutan, retribusi, pajak dan lebih keras semisalnya harus membayar upeti, kepada para pejabat yang memaksakan rakyatnya untuk bisa mendapat kesempatan hidup dengan menghalalkan sogokan baik itu oleh pejabat berdasi ataupun pejabat organisasi kecil berkedok memberi pelayanan semisalnya dikepalai preman kelas teri di tingkat penjaga parkir.
Pada usia yang sudah senja 80 tahun sekarang ini, seharusnya Indonesia sudah matang dan memiliki pengalaman yang baik untuk mengelola negaranya. Di usia tua tersebut Indonesia mestinya telah memiliki cara-cara yang jitu dalam membangun negerinya sendiri dalam upaya memperoleh pendapatan dari hasil kerja anak-anak bangsanya yang terbaik dengan cara yang pantas, serta terus berupaya mencarikan lapangan kerja bagi rakyatnya, dengan tidak membebani terus menerus kepada rakyatnya sendiri.
Pada sisi lain, sulitnya mencari pekerjaan bagi rakyat saat ini membuat pendapatan negara menjadi melemah, negara mengutang hingga menjadi beban besar untuk membayarnya. Pada sisi lain, tak memandang apakah tindakan melakukan korupsi akan merugikan uang negara, tindakan pelaku korupsi di sini justru semakin mempersulit pembangunan negaranya sendiri.
Faktanya, dalam berita-berita belakangan ini para penjahat koruptor justru berhasil berkolaborasi dengan siapapun, apakah dengan pihak koorporasi, sesama pejabat, dengan anggota dewan ataupun konglomerasi dan oligarki.
Mereka seenaknya mengkorupsi uang negara ataupun anggaran negara, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya sendiri, atau demi koorporasi maupun mendukung pihak oligarki yang merugikan negara.
Kenikmatan melakukan korupsi ini bahkan diperoleh dari negeri ini tidak henti-hentinya dengan sistematis, bersinergi dilakukan para pelaku jahat mengeruk uang negara yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Itu artinya para pejabat, oligarkhi ataupun para pengusaha dan penguasa yang mempunyai kesempatan justru bermufakat jelek menggerus uang negara demi diri mereka sendiri. Padahal mereka harusnya menjalankan peran mengelola kedaulatan rakyat untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.
Kemufakatan menggerus uang negara ini semakin dirusak dengan melemahnya lembaga-lembaga penegak hukum yang menjadi pilar negara mengakibatkan para penjahat negara seperti koruptor dan para penjahat ekonomi perusak bangsa ini semakin trengginas merusak sendi-sendi ekonomi negara. Lembaga-lembaga hukum juga diperlemah supaya usaha mereka menggelapkan, mencuri uang negara dengan cara apapun termasuk mengkorupsi, akan lebih leluasa karena hukum dijadikan senjata untuk melindungi mereka bermufakat jahat atau justru bukannya menjadi panglima yang memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan ekonomi negaranya.
Saatnya sekarang, menjelang Peringatan Kemerdekaan atau Proklamasi Indonesia yang tinggal beberapa hari lagi, kepala negara sudah harus memikirkan dengan cepat dan tangkas mengembalikan negeri ini ke jalur koridor yang hakiki.
Peristiwa Pati Jawa Tengah, adalah nasihat terbaik untuk berbenah diri bagi kepala negara dan para pejabat di negeri ini, agar tidak salah kelola dan tidak pula arogansi dalam mengambil keputusan atau tindakan.
Jika tidak, maka negara kesatuan yang kaya akan berbagai potensi ini berangsur hancur, rapuh dan rakyatnya dilanda kemiskinan.
Sebanyak apapun potensi di negara khatulistiwa ini, bila diurus dengan cara pengelolaan yang salah, minimal terus menerus membebani rakyat, apalagi peran dan fungsi lembaga-lembaganya diperlemah atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya misalnya mudah dan panut-manut, karena mendapat tekanan, maka hukuman pun akan sulit ditegakkan.
Semestinya para pelaku perusak ekonomi ini dijatuhi hukuman dengan sanksi yang keras dan koruptor yang nilainya sudah triliun rupiah sekarang ini dihukum seberat-beratnya. Bila tindakan ini tidak dilaksanakan, maka jangan harap negara Indonesia akan dapat menatap kemajuannya sebagai negara yang berkemakmuran dan adil dalam kesejahteraan bagi semua rakyatnya.***
