HARI – hari ini banyak sekali sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan realisasi dari janji kampanye pasangan Prabowo – Gibran, saat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 – 2029.
Presiden merealisasikan janjinya tersebut cukup cepat, hanya beberapa bulan setelah dilantik. Awalnya program ini berjalan lamban, hanya segelintir orang yang bersedia membangun dapur mandiri. Sementara kalau membangun “dapur dinas” dikalkulasikan biayanya cukup mahal. Mulai dari biaya gambar/perencanaan, pengadaan tanah, hingga biaya pembangunannya. Karena itu Badan Gizi Nasional (BGN) mempersilahkan masyarakat membangun dapur secara mandiri. Fakta lapangan ada yang membangun dapur baru, tapi banyak juga dengan sistem sewa ke warga.
Belakangan dapur MBG sudah banyak, menyebar di seluruh Indonesia, dengan basis di kecamatan. Bahkan ada kecamatan yang melebihi kuota, sehingga harus berbagi Penerima Manfaatnya (PM), baik anak sekolah maupun B3 (Balita, ibu hamil, ibu menyusui). Sehingga satu dapur ada yang kurang dari 3.000 PM.
MASIH BANYAK DAPUR BAGUS.
Fakta lapangan masih banyak dapur yang bagus, menunya disukai oleh PM dan memenuhi standar. Tapi dibalik itu ada segelintir dapur yang bermasalah, menu yang mereka sajikan ada yang basi, ada yang sampai membuat PM keracunan makanan. Bahkan ada yang harus dirawat di Rumah Sakit.
MBG yang bermasalah ini lebih seksi pemberitaannya. Hal itu wajar, karena informasi MBG seperti itu lebih menarik dan “menjual”. Sebab semua pihak menginginkan MBG hadir dengan ” sempurna.”
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka bermunculan komentar dan pendapat. Yang paling ekstrim berpendapat sebaiknya program MBG dihapus, karena manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Diduga juga bisa menjadi sarang korupsi baru.
Ada juga yang berpendapat, sebaiknya program ini dikembalikan ke orang tua. Biayanya diserahkan kepada orang tua, biar orang tua yang masak untuk anaknya. Ada juga yang berpendapat, MBG dikelola oleh kantin sekolah saja, sesuai dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Lalu ada juga yang lebih bijak, dapur yang bermasalah saja yang disanksi bahkan ditutup.
Tentu semua pendapat tersebut berdasarkan pemahaman dan sudut pandang masing-masing. Karena itu kebenaran pendapat tersebut juga tergantung pada persepsi personal.
Namun pemerintah melalui BGN sudah sangat responsif. Dapur diminta berbenah. Yakni antara lain harus memiliki standar kesehatan ; baik terkait higienes maupun sanitasi, pengawasan juga harus diperketat. CCTV akan online ke kantor BGN. Dapur yang bermasalah juga akan diberi sanksi hingga bisa dilakukan penutupan.
Namun pemerintah tidak akan menghentikan program MBG, karena bila dikalkulasikan dapur yang bermasalah, jumlahnya tergolong kecil.
Sikap pemerintah ini sudah benar. Karena MBG sangat ditunggu oleh PM, terutama oleh para siswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Masalah dapur MBG tidak semata hanya terkait menu makanan bergizi untuk penerima manfaat. Tapi juga punya multiplier effec. Di setiap dapur dipekerjakan setidaknya 50 orang yang akan memiliki penghasilan tetap. Lumayan untuk sedikit mengurangi angka pengangguran. Kemudian juga roda ekonomi akan bergerak, karena bahan pangan akan dibeli kepada para pedagang, utamanya UMKM.
Namun bagi yang melihatnya dari sisi politik, maka bagi yang tidak sejalan dengan Presiden Prabowo, akan ketar – ketir. Karena program ini bila sukses bisa memperkuat posisi Pak Prabowo dimata publik, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Karena itu Presiden Prabowo diyakini akan terus melanjutkan program MBG ini, dengan pembenahan – pembenahan, karena memang merupakan janji politik yang harus ditepati. Tapi kendati program MBG akan terus berlanjut, namun bagi dapur yang tidak becus bisa saja ditutup. (*)
