PRABUMULIH, Begawan Indonesia – Seluruh fraksi di DPRD Kota Prabumulih menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.Bertempat diruang rapat DPRD. Rabu (1/7/2026)
Meski memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Prabumulih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut sejak 2013, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi capaian opini WTP yang dinilai menjadi motivasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Namun, Demokrat meminta perhatian khusus terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).SD dan SMP
Fraksi partai Demokat memberikan solusi bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta merealisasikan berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan harapan berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.**
