Akademi Universitas Muhammadiyah Palembang (BI)
Tulisan Drs. H. Iklim Cahya, MM yang dimuat di begawanindonesia.id pada 14 Agustus 2026 dengan judul “Bila Probowonomics Gagal, Lebih Baik Terapkan Otonomi Penuh atau Negara Federal” bukan sekadar pendapat biasa. Tulisan ini adalah suara yang selama ini bergema di daerah-daerah menuntut kesejahteraan, namun sering kali tenggelam oleh teriakan kesetiaan semata tanpa disertai kesejahteraan yang nyata.
Di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun, pertanyaan yang diajukan penulis sangat mendasar: negeri ini sudah merdeka, sudah kaya raya sumber daya alamnya, namun mengapa jurang antara yang kaya dan yang miskin justru semakin lebar? Dan jika jalan yang ditempuh pemerintah saat ini tidak berhasil, apakah kita harus berani mengevaluasi kembali sistem negara yang sudah berjalan puluhan tahun ini?
NKRI Tetap Pilihan yang Tak Terganggu
Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya, NKRI telah menjadi payung besar yang melindungi keberagaman ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Stabilitas negara yang kita nikmati selama ini tidak terlepas dari kekuatan bentuk kesatuan ini. Siapa pun yang ingin merusak keutuhan NKRI sesungguhnya sedang merusak fondasi yang telah dibangun dengan tetesan darah dan air mata para pendahulu kita.
BACA JUGA :
Namun, kesetiaan kepada NKRI tidak boleh berarti menutup mata terhadap realitas. Penulis tulisan ini pun tidak bermaksud memecah belah negara. Justru sebaliknya — pemikirannya lahir karena keprihatinan: kalau rakyat tidak sejahtera, apa gunanya mempertahankan bentuk negara yang megah di atas kertas? Kalau kita selalu berteriak “NKRI harga mati,” tetapi di dalamnya rakyat semakin menderita, maka yang kita pertahankan hanyalah nama, bukan maknanya. Toh beberapa negara federal, rakyatnya tergolong sejahtera. NKRI harus diisi dengan kesejahteraan, bukan sekadar dijadikan slogan untuk menutupi kegagalan pemerintahan. Di sinilah letak peringatan yang penting: jangan sampai kita mempertahankan wadahnya saja, sementara isinya kosong dan tidak berarti bagi rakyat kecil.
Kesejahteraan Rakyat Harus Menjadi Ukuran Utama
Salah satu poin paling tajam dalam tulisan tersebut adalah pertanyaan sederhana namun menyakitkan: apakah setelah 81 tahun merdeka rakyat sudah sejahtera? Jawabannya, seperti kata penulis, beragam. Namun yang tidak bisa dipungkiri, jurang kaya dan miskin semakin menganga. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjepit. Sumber daya alam melimpah, tanah subur, udara nyaman — namun kekayaan itu seakan hanya berputar di tangan segelintir orang, sementara mayoritas rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya.
Sudah sangat lama bergema, kekayaan alam Indonesia hanya menguntungkan kurang dari 1 persen penduduknya.
BACA JUGA :
Ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah: segala kebijakan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan berorientasi pada kepentingan kelas atas atau kelompok tertentu saja. Negara tidak boleh hadir hanya untuk melindungi mereka yang sudah kaya dan berkuasa, sementara melupakan mereka yang berada di lapisan terbawah. Kesejahteraan rakyat harus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan yang sesungguhnya. Jika kebijakan ekonomi hanya menguntungkan mereka yang sudah punya modal besar, maka kemajuan yang dicapai itu semu — karena dibangun di atas punggung rakyat yang semakin terbebani.
Prabowonomics: Janji yang Indah, Namun Butuh Pengawasan Ketat
Program-program yang digagas Presiden Prabowo Subianto — yang sebagian orang menyebutnya “Prabowonomics” — secara teori memang sangat bagus dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Sebut saja Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program cetak sawah, hingga Program Makan Bergizi Gratis. Nyaris tidak ada yang menentang arah kebijakan ini. Semua tampak ditujukan untuk mengangkat ekonomi rakyat bawah, membantu petani, memberikan gizi yang baik bagi anak-anak sekolah, dan membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Itulah arah yang benar, dan semestinya didukung oleh seluruh komponen bangsa.
Namun, seperti diingatkan dalam tulisan tersebut, program-program indah ini bisa saja menjadi sekadar omong kosong jika tidak diawasi dengan ketat dan dievaluasi secara menyeluruh. Di sinilah letak bahayanya: ide yang baik bisa berubah menjadi bencana jika pelaksanaannya di lapangan tidak jujur, tidak transparan, dan tidak mendengar masukan dari masyarakat sipil. Kita sudah terlalu sering melihat hal serupa — program yang di atas kertas tampak mulia, namun di lapangan tersandung korupsi, birokrasi yang berbelit, atau pejabat yang asal bapak senang tanpa memedulikan hasil yang nyata.
Prabowonomics saat ini memang menuai simpati luas dari masyarakat. Namun perlu diingatkan: simpati itu bisa berbalik menjadi kecemburuan dan antipati jika program-program ini gagal dilaksanakan dengan benar. Rakyat tidak menilai dari pidato atau gambar-gambar di media; mereka menilai dari apa yang mereka rasakan sendiri. Jika setelah sekian lama berjalan, harga kebutuhan pokok masih tinggi, lapangan kerja belum membaik, dan bantuan program tidak sampai ke tangan yang berhak, maka kepercayaan rakyat akan runtuh. Dan ketika kepercayaan itu hilang, sulit untuk mengembalikannya kembali.
Gagasan Otonomi Penuh atau Negara Federal: Gema yang Pernah Terdengar Sebelumnya
Gagasan tentang otonomi penuh atau negara federal yang dikemukakan penulis mengingatkan kita pada pemikiran yang pernah disampaikan oleh tokoh reformasi Indonesia, Amien Rais, sekitar dua puluh tahun lalu. Pada masa itu, gagasan serupa tidak banyak yang menggubris. Bahkan ada yang mencibir, mengatakan bahwa jika kita menjadi negara federal, maka untuk berkunjung dari satu negara bagian ke negara bagian lain harus menggunakan paspor. Cemoohan itu seakan mematikan gagasan tersebut, tanpa pernah benar-benar mendiskusikannya secara mendalam.
BACA JUGA :
Namun belakangan ini, suara kecemburuan daerah terhadap pusat mulai muncul kembali. Kita melihat bagaimana tuntutan di berbagai daerah yang merasa sumber daya alamnya diambil pusat, namun pengembaliannya ke daerah sangat minim. Kasus seperti munculnya bendera Bulan Bintang di Aceh adalah salah satu tanda bahwa ada ketidakpuasan yang menumpuk. Bukan berarti mereka ingin memisahkan diri, melainkan karena mereka merasa aspirasinya tidak didengar dan kesejahteraannya tidak diperhatikan secara adil.
Tulisan Iklim Cahaya mengingatkan kita: otonomi daerah yang dijalankan saat ini masih terasa setengah hati. Bahkan cenderung kembali ke sistem yang sentralistik. Daerah-daerah kaya sumber daya harus mengirimkan sebagian besar pendapatannya ke pusat, lalu menunggu belas kasihan berupa alokasi anggaran yang sering kali terlambat atau tidak sesuai kebutuhan. Akibatnya, banyak daerah yang menjerit kekurangan dana untuk membangun jalan, menyediakan fasilitas kesehatan, dan mendidik anak-anak mereka sendiri. Jika hal ini terus dibiarkan, jangan heran jika gagasan otonomi penuh atau federal kembali didengungkan — bukan karena rakyat ingin memisahkan diri, melainkan karena mereka ingin dihargai dan diberi kepercayaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan lebih baik.
Tentu saja, gagasan ini tidak berarti harus langsung diterapkan tanpa kajian mendalam. Namun yang paling penting adalah semangat di baliknya: bahwa daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dan pembagian keuangan yang lebih adil. Jika pusat tidak lagi menahan segala sesuatu di tangannya, maka potensi besar yang ada di daerah akan berkembang lebih cepat. Urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan agama tetap diurus oleh pemerintah pusat. Sisanya, biarkan daerah mengatur dan mengelola kekayaannya sendiri dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah.
Tuntutan Tegas untuk Presiden
Di akhir tulisan ini, ada pesan yang sangat tegas dan perlu disampaikan kepada Presiden: jalankanlah Prabowonomics dengan tegak lurus. Jangan mau ditunggangi oleh oknum-oknum korup yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi di balik nama program besar. Jangan pula hanya mendengarkan bisikan manis dari para penasihat atau pembisik istana yang menyampaikan laporan tanpa data yang benar. Banyak pejabat yang hanya pandai melaporkan keberhasilan, namun menyembunyikan kekurangan dan kesalahan di lapangan.
BACA JUGA :
Jika perlu, Presiden harus berani memecat menteri atau pejabat setingkat menteri yang hanya bekerja “asal bapak senang” — yang tidak memiliki data yang akurat, tidak memiliki kinerja yang nyata, dan hanya pandai berpidato tanpa hasil. Pejabat seperti inilah yang paling berbahaya, karena mereka membuat Presiden mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Akibatnya, program yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat justru berjalan lambat, tersesat, atau bahkan disalahgunakan.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. Kekuasaan itu harus digunakan dengan berani dan tegas. Jangan ragu mengganti mereka yang tidak berprestasi, tidak jujur, dan tidak berintegritas. Dengan mengangkat orang-orang yang benar-benar mampu dan bersih, maka program-program besar seperti KDKMP dan MBG akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk berhasil. Tanpa pembenahan di sisi manusia dan pejabatnya, sebaik apa pun rencananya, pada akhirnya akan tergelincir ke dalam lubang yang sama: korupsi dan ketidakpedulian terhadap rakyat.
Tulisan Iklim Cahaya adalah sebuah peringatan dini yang sangat berharga. Ia tidak bermaksud merusak NKRI, justru sebaliknya — ia ingin NKRI menjadi bermakna bagi seluruh rakyat. Ia mengingatkan bahwa Prabowonomics memiliki potensi besar untuk mengubah wajah kesejahteraan rakyat, tetapi potensi itu bisa berubah menjadi bencana besar jika tidak diawasi, tidak dievaluasi, dan tidak dijalankan oleh orang-orang yang jujur. Jika program-program ini gagal, maka tuntutan untuk mengubah sistem negara — entah berupa otonomi penuh atau negara federal — akan semakin kuat, dan itu menjadi bukti bahwa kita telah gagal memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri.
Oleh karena itu, mari kita jadikan tulisan ini sebagai bahan refleksi. NKRI tetap kita pertahankan, tetapi isinya harus diisi dengan kesejahteraan yang nyata. Prabowonomics tetap kita dukung, tetapi dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang jujur. Dan jika Presiden ingin program-programnya berhasil, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa orang-orang yang melaksanakannya adalah mereka yang berintegritas, bekerja dengan data yang benar, dan tidak takut berkata jujur meskipun hal itu tidak menyenangkan. Karena pada akhirnya, yang dinilai bukanlah seberapa megah rencana yang dibuat, melainkan seberapa banyak rakyat yang benar-benar merasakan manfaatnya.**
Sudarta Salman
Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang
sudartasalman67@gmail.com
